Perlindungan HaKI dan Sertifikasi Produk Dalam Rangka Menyambut ASEAN Economic Community 2015

Menghadapi AEC 2015, bagaimana persiapan Indonesia:

  • di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan
  • sertifikasi produk

Dalam pasar bebas ASEAN nanti, pergerakan arus barang (produk) dan modal tidak ada lagi sekat-sekat, semua mengalir kemana saja. Maka berbagai sektor usaha harus mempersiapkan diri menghadapi persaingan di pasar ASEAN.

Mengapa Pentingnya HaKI?

  • Calon Investor yang akan menanamkan modalnya di suatu negara pasti akan membawa modal dalam bentuk uang dan aset. Aset itu bisa berupa tangible assets dan intangible assets. HaKI termasuk intangible assets.
  • Investor akan merasa aman HaKI-nya seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan tata letak sirkuit terpadu dilindungi oleh suatu negara.
  • Investor asing nantinya akan memilih negara yang memberikan perlindungan hukum lebih terhadap HaKI.
  • Negara yang penegakan HaKI nya masih buruk, akan menjadi pasar bagi peredaran barang palsu.

Bagaimana Pandangan Negara Lain terhadap HaKI di Indonesia?

Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) setiap tahun mengevaluasi perlindungan terhadap HaKI mitra dagangnya di seluruh dunia.

Hasil evaluasi itu kemudian dibagi dalam tiga kategori:

  • Watch list – berarti, perlindungan dan penegakan hukum terhadap HaKI di suatu negara masih bisa ditolelir, sehingga USTR akan memantau saja perkembangannya.
  • Priority watch list – berarti, perlindungan dan penegakan hukum terhadap HaKI di suatu negara masih lemah, sehingga perlu mendapat prioritas pengawasan.
  • Foreign priority watch list – berarti, tingkat pembajakan hak cipta dan pelanggaran terhadap HaKI di suatu negara sudah demikian parahnya, sehingga AS bisa memberikan sanksi dagang terhadap negara yang masuk dalam kategori ini.

Menurut rilis yang dikeluarkan USTR pada akhir April 2014, Indonesia masih masuk dalam kategori “priority watch list”.

Di Kawasan ASEAN yang masuk dalam priority watch list, yaitu Indonesia dan Thailand. Sementara itu, Malaysia, Filipina, dan Singapura sudah lebih dahulu ke luar dari priority watch list.

Usaha Meningkatkan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap HaKI di Indonesia:

Pemerintah melalui Tim Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sudah berjuang keras untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik merek dan pemegang hak cipta.

  • Aksi penggerebekan di pusat perdagangan CD, VCD, DVD dan software di berbagai kota besar dan,
  • Razia terhadap fasilitas produksinya,
  • Sosialisasi tentang HaKI,
  • Dan usaha lainnya.

Mudah-mudahan perlindungan dan penegakan hukum terhadap HaKI di Indonesia lebih baik, tidak ketinggalan dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN.

Berikut ini berita terkini seputar profil sekilas produk IKM/UKM/UMKM, tantangan, harapan dan sertifikasinya dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap produk impor menyambut pasar bebas ASEAN.

Tabel 1. Kepemilikan SPPT-SNI

Jenis Produk % Jenis Produk %
1 Tepung Terigu 100 15 Motor Bakar 100
2 Pakan Buatan untuk UdangWindu 33 16 Baja Lembaran Lapis Seng 67
3 Air Minum dalam Kemasan 86 17 Baja Tulangan Beton 91
4 Cairan Rem 100 18 Kabel PVC 63
5 Pupuk 82 19 Tabung Baja LPG 96
6 Garam Konsumsi Beryodium 74 20 Kompor Gas LPG 75
7 Ban 67 21 Pipa Baja Karbon 75
8 Helmet 80 22 Baja Profil 25
9 Kaca Pengaman Kend.Bermotor 75 23 Batu Battery 100
10 Semen 100 24 Lampu Pijar dan Swaballast 43
11 Selang Karet Kompor Gas LPG 100 25 Aki Kendaraan Bermotor 89
12 Lembaran Serat Krisotil 100 26 Crumb Rubber 67
13 Regulator Tabung Baja LPG 100 27 Kakao Bubuk 11
14 Katub Tabung Baja LPG 100 28 Produk Lain-Lain 0

Sumber: Jurnal Riset Industri Vol. V, No.2, 2011, oleh Eddy Herjanto, BPKIMI-Kemenperin (http://www.kemenperin.go.id/download/4658/Pemberlakuan-SNI-Secara-Wajib-di-Sektor-Industri:-Efektifitas-dan-Berbagai-Aspek-Dalam-Penerapannya )

Catatan:

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 447 perusahaan yang tersebar di 22 provinsi. Kesemuanya adalah industri yang memproduksi SNI Wajib.

UKM di Jawa Barat

  • Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013 jumlah UKM di Jawa Barat mencapai 9,1 juta dengan serapan tenaga kerja 17,3 juta jiwa, dan peranan terhadap PDRB sebesar 45,45%.
  • Mayoritas produknya tidak memiliki SNI.

Tantangan (masalah) :

  • Sosialisasi dari Lembaga terkait hingga ke kalangan pengusaha masih kurang, sehingga mereka belum banyak mengetahui kewajiban penerapan SNI. Diharapkan oleh Apindo Jawa Barat agar sosialisasi lebih gencar.
  • Selama ini pengurusan SNI itu tersentral di pusat, sehingga para pelaku usaha UKM sulit mengaksesnya karena terkendala modal yang dimiliki. Karena itu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat meminta regulasi khusus agar pengurusan SNI bisa dilakukan di daerah, SNI bisa diakses dengan mudah, sehingga produk UKM bisa disertifikasi dengan mudah.

IKM Mainan Anak di Kota Bekasi

Perusahaan Skala Kecil dan Menengah (IKM) Pembuat Mainan Boneka di Kota Bekasi:

  • Tercatat 200 IKM dengan didukung sekitar 10.000 karyawan
  • Laba bersih usaha IKM tersebut rerata di bawah Rp10.000.000,-

Beleid atau kebijakan Pemerintah menerapkan SNI Wajib untuk mainan anak per 1 Mei 2014, dikeluarkan berupa Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Wajib untuk Produk Mainan Anak-anak.

Tantangan (masalah) yang dihadapi Pengusaha IKM Mainan Anak di Bekasi:

  • Besaran biaya untuk mendapatkan sertifikat SNI Wajib,
  • Persoalan Birokrasi,
  • Lamanya waktu terbitnya SPPT SNI yang memakan 3 bulan lebih.

UMKM di Kabupaten Serang:

  • Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Serang sebesar 5% setiap tahun.
  • Tercatat sebanyak 58.000 pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang terus mendorong dan memotivasi UMKM dan koperasi agar memiliki produk yang berdaya saing, sehingga menjadi produk andalan daerah, misalnya agar produk memiliki tampilan yang baik, dan untuk makanan berstandar BPOM.

Produk unggulan daerah Serang adalah:

  • emping,
  • gerabah,
  • tas dan dompet,
  • golok dan batu fosil.

Tantangan (kendala) perkembangan UMKM selama ini

  • masih rendahnya kualitas SDM,
  • sulitnya mendapatkan modal untuk ekspansi usaha, serta
  • proses pemasaran barang.

Solusi:

  • Untuk menyelesaikan permasalahan modal Pemda telah membentuk lembaga pengelola dana bergilir.

Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)

Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga pihak ketiga yang independen yang melakukan penilaian kesesuaian produk berdasarkan SNI, dimana hasil kesesuaian penilaian dinyatakan dengan SPPT-SNI.

SPPT-SNI merupakan persyaratan boleh tidaknya suatu produk SNI Wajib diedarkan ke pasar.

LSPro diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk. LSPro mengacu sistem yang berlaku secara internasional dan digunakan sebagai dasar untuk Mutual Recoqnition Arrangement (MRA).

  • Pada Desember 2009, terdapat 26 lembaga yang telah mendapat akreditasi dari KAN sebagai LSPro.
  • Sebagian besar LSPro merupakan lembaga pemerintah, namun beberapa diantaranya milik swasta atau BUMN.
  • Lembaga ini tersebar di seluruh nusantara, meskipun sebagian besar terkonsentrasi di pulau Jawa.
  • LSPro Pusat Standardisasi merupakan lembaga peringkat tertinggi yaitu memiliki ruang lingkup 57 SNI Wajib bidang industri dan berbagai SNI sukarela lain.

Simulasi Perhitungan Biaya Proses Sertifikasi:

http://lspro.kemenperin.go.id/form_permohonan.php

Form Permohonan SPPT SNI:

Download dokumen kelengkapan dan persyaratan untuk sertifikasi produk di LSPro-Pustan. Tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

http://lspro.kemenperin.go.id/form_permohonan.php

Prosedur Mengurus SNI:

  1. Mengisi Formulir Permohonan SPPT SNI
  2. Verifikasi Permohonan
  3. Audit Sistem Manajemen Mutu Produsen
  4. Pengujian Sampel Produk
  5. Penilaian Sampel Produk
  6. Keputusan Sertifikasi
  7. Pemberian SPPT-SNI

Audit Sistem Manajemen Mutu Produsen:

a.       Audit Kecukupan (tinjauan dokumen) : Memeriksa kelengkapan dan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian kategori mayor maka permohonan harus melakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika koreksi produsen tidak efektif, permohonan SPPT SNI akan ditolak.

b.     Audit Kesesuaian : Memeriksa kesesuaian dan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu di lokasi produsen. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus melakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika tindakan koreksinya tidak efektif, maka LSPro-Pustan Deperin akan melakukan audit ulang. Bila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohonan SPPT SNI produsen ditolak.

Daftar SNI yang Telah Diberlakukan Secara Wajib:

Mendorong Sertifikasi Menjelang MEA 2015

Himbauan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan yakni menjelang pemberlakuan MEA, pelaku koperasi dan UMKM harus menyertifikasi produk dengan

  • sertifikat halal,
  • HKI, dan
  • standard mutu lainnya.

Guna mendorong sertifikasi UMKM, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Kementerian Koperasi dan UKM sepakat mengurangi beban biaya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mendapatkan sertifikasi terkait dengan usaha mereka.

Mudah-mudahan dimudahkan usaha semua pihak agar makin maju usaha di negeri ini karena produk lokal semakin diminati oleh pelanggan lokal maupun luar negeri karena memiliki mutu yang terbaik, memenuhi semua persyaratan/peraturan, mampu berdaya saing dan ramah lingkungan.

References / Read More:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s